Rusia; Negara Superpower di Eropa Timur

Nama: Francesca Nathania

NPM: 15430001

Pengantar Ilmu Hubungan Internasional


RUSIA
Negara Superpower di Eropa Timur

Power sangatlah penting bagi suatu negara. Power digunakan oleh negara untuk menjalankan kebijakan politik luar negera  yang pada akhirnya memiliki tujuan akhir untuk mewujudkan national interest negara tersebut. Pelaksanaan power dilakukan dari berbagai bentuk seperti ideologi, tekanan ekonomi, persuasi untuk melakukan kerjasama, kemampuan mengelola aset fisik negara,imperialisme kebudayaan maupun perang.

Eropa Timur adalah salah satu kawasan yang berada di Benua Eropa. Dahulu, kawasan ini terdapat satu negara yang menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia, yakni adalah Uni Soviet yang menganut paham komunis.

Seiring berjalannya waktu, komunisme itu sudah mulai banyak mengalami suatu kemunduran dan puncaknya adalah pada tahun 1991, yaitu ketika Presiden Mikhail Gorbachev mengundurkan diri. Ketika Uni Soviet runtuh, maka yang terjadi adalah Rusia mendapat warisan wilayah yang paling besar. Bisa diperkirakan bahwa Rusia mewarisi sekitar 50% jumlah penduduk, 2/3 luas wilayah, dan sekitar 50% aset dalam bidang ekonomi dan persenjataan. Uni Soviet dengan kedigdayaannya memang hancur, tetapi Rusia sebagai anak sahnya mulai menggeliat menampakkan segala keperkasaannya sebagai negara yang patut dan pantas untuk disegani. Rusia mulai menata dan mulai membangun kekuatan dalam segala lini untuk melejit menjadi negara adidaya.

Ketika Uni Soviet runtuh, maka kepala pemerintahan Rusia dipegang oleh Boris Yeltsin. Boris Yeltsin naik tahta saat gelombang harapan masyarakat akan reformasi politik begitu didambakan. Boris Yeltsin diharapkan bisa menjadi sebuah harapan baru setelah sebelumnya rakyat merasa tidak puas terhadap pemerintahan komunis. Boris Yeltsin sebagai presiden pertama Federasi Rusia mencoba menjawab harapan-harapan masyarakat dengan berbagai kebijakan-kebijakan baru.

Boris Yeltsin melakukan reformasi politik dan ekonomi untuk membawa arah pemerintahannya menjadi lebih demokratis. Reformasi politik yang dilakukan Boris Yeltsin adalah memberikan hak-hak politik bagi masyarakat dalam pemilihan Duma (semacam dewan rakyat) dan presiden. Melakukan perlindungan terhadap hak-hak sipil serta memberikan kebebasan bagi media. Reformasi dalam bidang ekonomi adalah melakukan liberalisasi ekonomi. Metode yang diterapkan salah satunya adalah model Terapi Kejut (Shock Therapy), yakni melakukan privatisasi terhadap badan-badan usaha milik negara yang menekankan ekonomi secara perlahan agar masyarakat mampu beradaptasi dan bisa mengikutinya.

Hanya saja reformasi ekonomi yang sudah dibawa tidak mampu atau belum bisa menjawab harapan-harapan masyarakat. Masyarakat yang mulanya hidup dalam sebuah sistem yang serba dibatasi kreativitas dan kemandiriaannya kemudian pindah ke dalam situasi yang penuh dengan alam kebebasan, maka kegugupan dan kesulitan untuk beradaptasi menjadi persoalan yang serius yang menimpa sebagian besar masyarakat.

Rusia mempunyai sejarah budaya politik yang otoriter dan semuanya serba terpusat. Demokrasi datang dengan budaya politik yang lebih mengandalkan partisipasi aktif dari masyarakat dan mengutamakan kebebasan ternyata tidak sepenuhnya mampu menjawab persoalan yang terjadi. Penerapan demokrasi yang lebih mengutamakan untuk berkompetisi tidak akan membawa masyarakat pada sebuah keadaan yang lebih baik. Masyarakat lebih memilih kemakmuran daripada kebebasan hak asasi manusia. Demokrasi dan kebebasan berekspresi bukanlah menjadi prioritas yang utama. Kenyataan inilah yang kemudian membuat demokrasi di Rusia menjadi kurang berkembang. Masyarakat ternyata bukan haus akan kebebasan dan hak asasi manusia, tetapi lebih pada kemakmuran.

Model Terapi Kejut dan privatisasi merupakan sebuah model yang diadaptasi dari Polandia untuk memperbaiki perekonomiannya pada tahun 1990 dan juga diterapkan di Ceko. Di kedua negara tersebut, program ini cukup memberikan hasil yang baik. Model Terapi Kejut ini menekankan pada beberapa hal yang cukup penting. Pertama, pengurangan drastis anggaran belanja, termasuk subsidi konsumsi. Kedua, penaikan suku bunga untuk membatasi kenaikan kredit. Ketiga, tingkat pertumbuhan yang tetap terhadap dollar AS. Keempat, liberalisasi perdagangan luar negeri. Kelima, stabilisasi makro ekonomi, melakukan tindakan untuk membatasi nilai defisit anggaran, mengurangi jumlah persediaan uang, membangun nilai tukar uang yang seragam untuk mengembangkan sistem moneter yang baru berdasarkan mata uang yang konvertibel, serta menstabilkan harga-harga. Keenam, melakukan swastanisasi.

Masalah lain yang timbul dari liberalisasi yang dilakukan oleh Presiden Boris Yeltsin adalah munculnya kelompok oligarki. Sebagai salah satu pendukung dan penyokong finansial kampanye Boris Yeltsin dalam pencalonan presiden untuk yang kedua kalinya, maka peran dan posisi kaum oligarki semakin kuat. Pemerintah, dalam perjalanannya, tak kuasa mengontrol kaum oligarki. Maka, pada gilirannya negara menjadi lemah dan mengalami penurunan kekuatan untuk mengontrol beberapa perusahaan swasta yang telah menguasai kekayaan alam. Kaum oligarki sudah seenaknya sendiri berkuasa. Hanya sedikit dari kaum oligarki yang membayar pajak. Kaum oligarki Rusia mempunyai bisnis penting dari kekayaan negara yang justru ini akan membuat negata menuju kebangkrutan. Kian hari mereka kian merasa berkuasa sehingga melakukan tindak kekerasan bagi siapa pun yang menghalangi bisnis mereka.

Di bidang ekonomi, pada masa Boris Yeltsin mengalami krisis akut. Pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi yang ada di Rusia menurun drastis. Penerapan sistem kapitalisme yang berlebihan tanpa diimbangi oleh partisipasi masyarakat yang baru, maka Boris Yeltsin telah menciptakan kesenjangan yang begitu mencolok antara kaum oligarki dengan rakyat kecil. Kebebasan individu yang berlebihan dan menurunnya kontrol negara membuat ketimpangan ini berjalan dengan cepat. Pada saat inilah kaum oligarki kian memperkaya diri.

Dalam konteks reformasi politik, Boris Yeltsin juga mengalami banyak kebuntuan. Pada mulanya, Boris Yeltsin ingin mengganti semua rezim komunis. Boris Yeltsin kemudian memperbesar kekuatan serta kekuasaan eksekutif sehingga lebih leluasa untuk menjalankan roda pemerintahan tanpa banyak direcoki oleh kalangan parlemen yang mempunyai paham yang berbeda dengannya. Ketika Boris Yeltsin memperbesar kekuasaan dengan mencopot orang-orang lama dan menganggap dirinya mampu melakukan reformasi dengan baik.

Hanya saja dalam perjalanannya ternyata terjadi pertentangan yang sengit antara kaum reformis dan kaum konservatif. Pertentangan antara lembaga legislatif dengan eksekutif terkait kekuasaan ini menimbulkan stabilitas politik pemerintahan Boris Yeltsin kian digoyang. Stabilitas politik di era transisi merupakan hal yang penting untuk menjalankan agenda-agenda reformasi. Kondisi politik Rusia pun pada masa Boris Yeltsin menghilangkan posisi wakil presiden dan mengganti menteri.

Kegoncangan politik pada masa pemerintahan Boris Yeltsin ditunjukkan dengan pergantian perdana menteri yang mencapai tiga kali dalam rentang tahun 1998 hingga 1999. Pergantian pertama terjadi pada Agustus 1998 yang mengangkat Viktor Chernomyrdin. Hanya saja ini berlangsung tidak lama, kurang dari sebulan menjabat sudah diganti dengan Yefgeny Primakov. Dalam perjalanannya, Primakov hanya bertahan dalam waktu enam bulan yang kemudian digantikan oleh Sergei Stepashin. Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada Agustus 1999 Stephasin ternyata diganti oleh Vladimir Putin. Pergantian demi pergantian tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Boris Yeltsin kurang berjalan stabil.

Dalam perjalanannya, Boris Yeltsin tidak mampu merealisasikan harapan-harapan masyarakat. Kondisi sosial politik dan ekonomi yang semakin merosot menimbulkan kekecewaan yang mendalam terhadap kepemimpinan Boris Yeltsin. Ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa lebih baik menggunakan sistem komunis dibanding dengan demokrasi liberal. Jaminan kesejahteraan dan kebutuhan hidup ternyata lebih baik pada era sistem komunis. Kondisi Boris Yeltsin kian berada dalam masa yang cukup tegang ketika krisis ekonomi yang melanda Rusia pada tahun 1998. Kondisi perekonomian berada dalam keterpurukan. Kondisi ini mendapat kecaman serius dari partai komunis yang menduduki Duma.

Pada pemilihan presiden tahun 2000, masyarakat mulai mencari sosok baru untuk mengatasi berbagai persoalan yang tealah menimpa Rusia. Dukungan terhadap Putin pun kian hari meningkat. Putin pun dianggap sosok yang tepat dan kuat ntuk mengembalikan Rusia menjadi negara yang kat dan disegani. Harapan itu seakan benar-benar terwujud setelah Partai Unity meraih 23 persen suara ketika pemilihan Duma.

Pada pemilihan presiden,bulan Maret,ternyata Vladimir Putin mampu memperolah 52,9 suara. Perolehan ini jauh mengungguli pesaingnya, Gennady Zyuganof yang hanya memperoleh 29,2 persen. Putin memenangkan pemilihan presiden dan ia menjadi presiden ke-2 di Rusia. Maka setelah memegang tampuk kepemimpinan di Rusia, Putin pun mulai mengumumkan beberapa program reformasi di berbagai bidang.,baik ekonomi,politik, hingga militer dalam upaya mengeluarkan negara dari kemelut krisis warisan pemerintahan sebelumnya.

Dalam konteks reformasi politik, kepemimpinan Putin sebagai presiden juga mendapat dukungan mayoritas dari anggota Duma, sehingga mampu menjalankan roda kepemimpinannya menjadi lebih baik. Ini jauh berbeda dari presiden sebelumnya yang kurang mendapat dukungan penuh dari Duma sehingga dalam praktiknya kerap kali ada perbedaan pandangan hingga benturan-benturan kepentingan.

Ada beberapa bentuk kebijakan yang menjadi bukti bahwa pada masa Putin terjadi konsolidasi yang signifikan terhadap penguatan presiden. Pertama, membentuk tujuh federal distrik baru, menunjuk utusan presiden dalam setiap distrik serta ada dalam struktur kekuasaan presiden, inspektur federal. Ini akan mengubah titik pola relasi antara federal dengan regional.

Kedua, mengubah prosedur perekrutan dalam dewan federasi (Majelis Tinggi). Perubahan ini berbentuk penunjukan langsung dewan federasi yang berasal dari gubernur suatu wilayah. 

Ketiga, perubahan hubungan ekonomi antara pusat federal dengan daerah yang menguntungkan federal. Daerah memiliki keterbatasan dan elit politik regional harus meminta dukunan bantuan dari federal untuk mendapatkan tambahan dana dari pusat.

Keempat, presiden Rusia memiliki hak untuk memecat lembaga legislatif di daerah, dan jika lembaga legislatif menolak nominasi calon gubernur tiga kali atau menolak membuat keputusan segera terhadap permasalahan ini, presiden Rusia dapat memecat gubernur jika mereka kehilangan kredibilitas,gagal dalam menampilkan tugasnya, sesuai dengan hukum federal. Hal ini menyebabkan elite poltik regional dikesampingkan tetapi sebenarnya menjadi bawahan dari presiden Rusia.

Keliam, aturan dalam pemilihan gubernur diubah. Saat ini, presiden Rusia dapat secara langsung ikut campur dalam proses nominasi posisi gubernur yang hanya bisa ditolak oleh parlemen lokal. Langkah ini tidak hanya merusak demokrasi di Rusia, tetapi juga mengurangi kekuasaan pemimpin regional yang ditunjuk, hingga saat ini semua langsung tergantung pada loyalitas kepada Kremlin.

Keenam, setelah pemilihan pada tahun 2003, presiden mengamankan Duma dengan keunggulan konstutisional(306 dari 450 kursi), sementara itu oposisi tidak berdaya. Hal itu membuat Majelis Rendah Parlemen secara penuh berada di bawah kontrol presiden.

Ketujuh, kondisi politik telah dibentuk untuk menyediakan kemenangan bagi Partai United Rusia pada pemilihan mendatang. Peraturan partai telah diadopsi dengan persyaratan yang lebih keras, ditambah perubahan sistem pemilihan umum yang menghapus sistem mayoritarian.

Kedelapan, kasus Yukos bersama dengan sejumlah keputusan yang dibuat oleh Mahlamah Konstitusi Rusia, terutama berhubungan dengan pemilihan gubernur, mengindikasikan bahwa peradilan lebih setuju dengan argumen dari Kremlin. Maka tidak mengejutkan jika keadilan Basman, terefleksi dalm sistem peradilan yang condong mendukun eksekutif.

Vladimir Putin telah berhasil membuat Rusia menata diri, dalam negeri dan luar negeri. Politik luar negeri Rusia di bawah Vladimir Putin tidak hanya ingin menyenangkan Barat, seperti pada masa awal Rusia pasca-Soviet di permulaan 1990-an, tapi Rusia mampu lebih merdeka dan mandiri dengan menentukan sendiri misi dan visi politik luar negerinya yang bebas dari intervensi kepentingan asing.

Saat berkampanye sekitar tahun 2000-an, Vladimir Putin melontarkan slogan "Rusia Raya" yang memimpikan kenegaraan yang kuat. Hal ini kemudian dengan penuh komitmen benar-benar direalisasikan. Salah satu karakter dari "Rusia Raya" adalah menegaskan karakter non-isolasionisme terhadap kebijakan luar negerinya. Rusia, di bawah Vladimir Putin, menunjkkan karakternya itu dengan berpartisipasi pada 260 negara dalam pertemuan internasional di tingkat pejabat. Vladimir Putin juga mengorientasikan kebijakan luar negerinya terhadap Eropa.

Berbagai bentuk terobosan kebijakan Vladimir Putin menunjukkan bahwa situasi dan kondisi di pemerintahan dengan Duma tidak terdapat perdebatan yang alot. Kondisi pada masa Vladimir Putin sungguh berbeda dengan masa sebelumnya yang selalu mendapat pertetangan dari Duma.Dengan iklim politik yang lumayan stabil,maka Vladimir Putin bisa dengan lebih efektif ntuk memperbaiki Rusia dalam berbagai bidang.

Di bidang ekonomi, Vladimir Putin melakukan perbaikan dengan melakuan nasionalisasi terhadap aset-aset bangsa. Liberalisasi ekonomi, telah terbukti dari pemerintah sebelumnya,hanya akan menjadikan jurang pemisah yang lebar antara konglomerat dan rakyat kecil.

Vladimir Putin dengan nyali yang besar menindak tegas para konglomerat yang menunggak pajak atau bahkan tidak membayar.Terobosan penting dalam kepemimpinan Vladimir Putin adalah proses sentralisasi kekuasaan.

Vladimir Putin berhasil mengurangi angka kemiskinan dan membuat pertumbuhan ekonomi kian melejit. Jumlah pengangguran di Rusia turun dari 8,6 juta menjadi 5 juta pada 2006. Dengan kekayaan minyaknya,cadangan devisa Rusia melonjak dari 12 miliar dollar AS pada tahun 1999 menjadi 447,9 miliar dollar AS pada Oktober 2007. Total utang luar negeri Rusia pun hanya mencapai 47,8 miliar dollar AS atau tinggal sepertiga dari total utang Rusia tahun 1999.

Semua program dimungkinkan berjalan efektif dengan meningkatnya kontribusi sektor minyak,gas,alam,logam,dan kayu lapis pada penerimaan negara. Sektor-sektor ini menyumbang lebih dari 80% terhadap total ekspor Rusia,dan hampir semuanya mengalir ke kas negara. Sektor minyak dan gas menjadi penyumbang terbesar bagi pertumbuhan Produksi Domestik Bruto (PDB) Rusia.

Rusia juga kuasai negara-negara NATO Baltik

RAND pada antara musim panas 2014 dan musim semi 2015 melakukan simulasi serangkaian latihan perang dengan para ahli militer dan non-militer untuk memahami apa yang akan terjadi selama invasi Rusia.

RAND menemukan bahwa organisasi militer NATO “tidak berhasil mempertahankan wilayah anggotanya yang paling berisiko.” Dalam skenario kasus terbaik untuk NATO, Rusia bisa dicegah mencapai pinggiran baik ibukota Latvia atau Estonia dalam waktu 60 jam. Dalam skenario yang lebih mengerikan, pasukan Rusia mampu mencapai dan menguasai ibukota hanya dalam waktu 36 jam.

Dalam laporan yang dikutip Business Insider, Kamis 4 Februari 2016 itu menyebutkan Lithuania, Latvia, dan Estonia adalah tiga negara NATO yang paling berisiko. Negara-negara ini terletak antara Rusia, Belarus yang secara prinsip adalah sekutu Rusia, daerah kantong Rusia Kaliningrad, dan Laut Baltik. Tiga negara ini – dengan pengecualian Lithuania – kurang memiliki perbatasan bersama dengan sesama negara NATO.

Kurangnya perbatasan, dikombinasikan dengan penarikan berkelanjutan pasukan NATO, menempatkan tiga negara pada risiko yang cukup besar dari serangan Rusia.

Rusia pernah melakukan diplomasi

Dalam memperingati Hari Dinas Diplomatik Rusia yang dirayakan pada 10 Februari, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin berbicara tentang posisi Rusia terhadap pembentukan tatanan dunia yang adil, demokratis, dan polisentris yang disebut sebagai salah satu tujuan kebijakan luar negeri Rusia. 

DIPLOMASI BILATERAL RUSIA-INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN VLADIMIR PUTIN

Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi ekonomi, dan stabiltas politik yang kuat di dalam negeri terlebih dahulu dalam menciptakan internal power yang nantinya diperlukan dalam posisi tawar dalam hubungannya dengan negara lain dalam mencapai kepentingan nasional. Perlu diketahui, pada zaman dahulu, militer dan perang merupakan kekuatan yang paling mendominasi dalam menyelesaikan masalah. Tidak ada cara lain yang dianggap lebih baik dibandingkan dengan perang.

Namun, pada abad 21 ini, usaha-usaha menyelesaikan masalah menuju kearah yang lebih baik, yaitu diplomasi. Untuk mendukung kebangkitan negara kembali Rusia, para elit pemerintahan di Rusia berusaha melebarkan sayapnya ke kancah politik internasional. Mereka berusaha mendapatkan cara untuk memperluas hubungan kerjasama dan meningkatkan hubungan baik. Tujuannya ialah, apabila suatu saat terjadi kondisi di mana Rusia membutuhkan bantuan dari negara-negara lain, negara-negara yang bekerjasama dengan Rusia akan berusaha membantunya. Dari tingkat yang paling mendasar dalam lingkup diplomasi, Rusia melakukan diplomasi bilaterla dengan berbagai negara. Salah satunya, adalah Indonesia. 

Sejak masa pemerintahan Vladimir Putin, pemerintah melihat peluang kerjasama yang sangat baik bagi Rusia untuk lebih melebarkan sayapnya di kancah internasional. Indonesia dinilai strategis untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek yang mencakup bidang pertahanan keamanan, ekonomi, hingga sosial dan budaya. Hal ini membuat hubungan yang memang terbilang cukup baik antara Rusia dan Indonesia sejak masa pasca kemerdekaan Indonesia, semakin harmonis. Hal ini ditandai oleh penandatanganan MoU yang berisikan 12 kesepakatan oleh Presiden Rusia, Vladimir V. Putin dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007.

Sumber Referensi

eia.doe.gov

http://nasional.sindonews.com/read/705141/18/kekuatan-negara-dan-elemen-militer-1357693970

http://mahrita-fisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail-61247-  Pengantar%20Ilmu%20Hubungan%20Internasional-   

NATIONAL%20POWER%20SEBUAH%20NEGARA.html

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Uni_Soviet

http://www.jejaktapak.com/2016/02/05/rusia-bisa-kuasai-negara-negara-nato-baltik-hanya-dalam-waktu-36-jam/

http://indonesia.rbth.com/politics/2016/02/17/diplomasi-rusia-membangun-tatanan-dunia-yang-adil-dan-polisentris_568623

http://profil.merdeka.com/mancanegara/b/boris-yeltsin/

https://id.wikipedia.org/wiki/Boris_Yeltsin

http://dokumen.tips/documents/teori-perbandingan-politik-boris-yeltsin-dan-vladimir-putin.html

http://dunia.news.viva.co.id/news/read/18613-boris_yeltsin_mengundurkan_diri

https://m.tempo.co/read/news/2006/11/16/05587808/big-bang-korupsi

http://www.kompasiana.com/isharyanto/reformasi-militer-rusia-dari-yeltsin-ke-medvedev_552e61fc6ea834475b8b4582

http://indonesia.rbth.com/news/2015/10/14/vladimir-putin-kami-tak-ingin-terlibat-dalam-konflik-antaragama-di-suriah_482547

http://indonesia.rbth.com/politics/2016/02/17/diplomasi-rusia-membangun-tatanan-dunia-yang-adil-dan-polisentris_568623

http://www.antaranews.com/berita/478737/indonesia-tingkatkan-diplomasi-ekonomi-dengan-rusia